.
.
.
Global Sultra co.id, Kendari-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Melalui video konferensi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara mengikuti rapat koordinasi ini dari ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, didampingi oleh Ketua BPS Prov. Sultra Agnes Widiastuti dan sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD) terkait.
Hadir secara virtual, Kepala Staf Presiden, perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, petama-tama melaporkan bahwa perkembangan inflasi global, dimana Indonesia saat ini berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. Di negara G20, inflasi Indonesia masuk peringkat ke-7 yang terendah, 16 negara lainnya seperti Jepang, Amerika, dan yang lainnya inflasinya lebih tinggi dari Indonesia. Inflasi tahun ke tahun Indonesia pada bulan Desember 2023 di angka 2,61%, turun dari angka sebelumnya yakni 2,86%. Adapun di tingkat negara ASEAN, Inflasi Indonesia masuk peringkat ke-4 terendah dari 11 negera di angka 2,61% Setelah Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
“Jadi berita baiknya, inflasi kita relatif terjaga, namun jangan sampai terlena karena tren bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil nantinya, ” terang Tito.
Berkaitan dengan peringakat Indonesia, dirinya mengungkapkan, angka tersebut patut diapresiasi karena mengelola negara Indonesia lebih kompleks. Indonesia memiliki penduduk nomor satu paling besar di Asia Tenggara dan nomor empat di Dunia.
“Negara Besar, tetapi mampu mengendalikan inflasi di tengah kekompleksitasan masalah,” ungkapnya.
Kemudian pada kesempatan ini, Tito Karnavian menambahkan bahwa saat Ini ada dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu terkait lapangan pekerjaan dan stabilisasi harga bahan pokok (bahan pangan). Isu Ini mendominasi sebesar 60 persen dibandingkan isu lainnya. Tren tersebut terlihat pula di berbagai negara karena kenaikan H
harga pangan yang naik. Hal itu kemudian menimbulkan gejolak keamanan dan politik, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, usai mengikuti rapat tersebut. Pj. Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa saat ini Inflasi Tahunan Sulawesi Tenggara semula 2,87% turun menjadi 2,58% di bawah angka nasional 2,61% dan Sultra saat ini berada di posisi ke-21 dari 34 Provinsi di Indonesia. Adapun komoditas yang andil atas inflasi sebagian besar didorong oleh komoditas beras 0,76%, angkutan udara 0,48%, cabai rawit 0,43%, rokok kretek filter 0,27% dan mobil 0,15%.
“Inflasi nasional 2,61persen, sedangkan kita diangka 2,58. Sekali lagi Terima kasih rekan-rekan semua, ini berkat kerja keras rekan-rekan semua. Salah satu catatan kita tidak boleh perpuas diri, ada tantangan kedepan yang harus kita sikapi dengan baik, ” Ucapnya.
Kemudian, gabungan dua kota Indeks Harga Komoditas (IHK) periode Desember yakni Kota Kendari inflasi di angka 2,61 % lebih tinggi dari pada Kota Baubau di angka 2,48% lebih rendah.
Namun di tahun 2024, Pj. Gubernur menargetkan akan ada penambahan dua Kabupaten yang akan menjadi rujukan yang akan dinilai angka inflasinya oleh BPS yakni Kab.Kolaka dan Kab. Konawe.
“Target awal kita ditahun 2024 dari 17 Kab/Kota ada penambahan dua kota untuk representasi rujukan penghitungan angka inflasi, ” Ucapnya.
Selanjutnya, Ancaman inflasi di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari masih tingginya Indeks Pergerakan Harga (IPH) di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, dimana tiga kabupaten dari 17 kabupaten/kota tercatat dengan kenaikan IPH tertinggi nasional pada minggu keempat bulan Desember 2023, yakni Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, dan Buton Utara. Menindaklanjuti ancaman inflasi tersebut, Pj. Gubernur akan segera mengambil langkah-langkah dengan melibatkan beberapa pihak dalam mempermudah ketersediaan pangan termaksud distribusinya.
Adapun sebagai upaya konkret memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif bersama stakeholder terkait.
Terakhir, Pj. Gubernur Sultra menargetkan inflasi di Sultra turun di angka 2,08%.
” Tahun 2024, kita akan menargetkan dari angka 2,58 persen, minimal turun di angka 2,08 persen, ” Tutupnya. (Red)
Komentar