oleh

PJ Gubernur Sultra Bersama Ketua Komisi lll DPRD Sultra dan KSOP Kendari, Bahas Solusi Nelayan Pulau Cempedak

GLOBAL SULTRA COM. Kendari Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H, menerima Audiensi instansi vertikal dan instansi pemerintah dalam satu forum di looby Kantor Gubernur Sultra (Selasa, 11 Juni 2024).

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Komisi III DPRD Sultra, Asisten I Setda Sultra, Para Kepala OPD Pemprov Sultra, Kepala KSOP Kendari, Kapolres Konsel, Perwakilan Dit Polairud Sultra, Ketua PWI dan Pengurus PWI Sultra.

Baca Juga:  Kapolres Konawe Utara Pantau Langsung Situasi Kamtibmas Jelang Masa Tenang Pilkada 2024 Serta Beri Pesan Kepada Personel

Pada Audiensi tersebut membahas solusi polemik nelayan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan operator kapal cepat PT Pelayaran Dharma Indah.

Pj. Gubernur Sultra pada arahannya, menekankan agar seluruh pihak mencari solusi terbaik untuk menengahi konflik operator kapal cepat dengan masyarakat nelayan Laonti, yang bersikeras melarang kawasan perairan Pulau Cempedak dijadikan sebagai rute lintasan kapal cepat.

Baca Juga:  Kunjungi Posko Pengungsian Banjir Bandang, Ketum Bhayangkari beri Bantuan dan Trauma Healing

Hasil Audensi tersebut menghasilkan satu resolusi yakni; Agar kapal cepat bisa tetap melintas jalur Pulau Cempedak dengan melaksanakan pembangunan talud pengaman ombak agar kawasan pemukiman nelayan tidak menjadi korban abrasi akibat ombak yang diciptakan kapal cepat bila melintas serta mengurangi kecepatan kapal.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Sultra melibatkan akademisi, otoritas terkait termasuk Pemerintah Kabupaten serta perusahaan kapal untuk melakukan telaan permasalahan secara komprehensif, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru.

Baca Juga:  Gubernur Sultra Hadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Rancangan Perda RPJMD 2025–2029

Selain itu, Jika opsi pembangunan talud jadi disepakati, sumber anggaran mesti clear apakah akan ditangani oleh APBN, APBD Sultra atau dana CSR perusahaan kapal cepat. Untuk itu perlu melibatkan Perguruan Tinggi dan Masyarakat lakukan kajian komprehensif ungkap Pj. Gubernur Sultra. ( Bahrun )

.

Komentar