GLOBAL SULTRA COM. – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, 8 Juli 2025, di Swiss-Belhotel Kendari.
Mengangkat tema “Pemanfaatan Data dan Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah”, kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan dari berbagai OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam memperkuat daya saing daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem otonomi daerah memberikan kewenangan terbatas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, peran provinsi sangat strategis dalam memfasilitasi dan memperkuat kemampuan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Ir. Hugua menjelaskan bahwa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing suatu daerah, terutama dari sisi sektor produksi. Sektor produksi yang dimaksud mencakup petani, nelayan, pelaku industri kreatif, perdagangan, pariwisata, serta seluruh sektor lainnya yang berperan dalam mendinamisasi dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
“IDSD ini adalah alat ukur utama yang menggambarkan bagaimana daya saing daerah terbentuk melalui produktivitas sektor-sektor penggerak ekonomi. Jadi, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku industri kreatif dan pariwisata, semuanya menjadi komponen penting dalam penilaian ini,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi, tetapi juga pada fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota.
“Jangan lupa, tugas Brida bukan hanya memampukan provinsi, tapi juga memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota. Kita ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Maka penting bagi Brida untuk mengambil peran aktif dalam mendorong peningkatan daya saing di seluruh wilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam struktur pelaporan nasional, kinerja pemerintah daerah dinilai dari tiga indikator utama, yakni: MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK terkait potensi rawan korupsi, LAKIP dari Kementerian PANRB yang menilai tata kelola pemerintahan, dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur produktivitas ekonomi daerah.
“Laporan kita diukur oleh nasional, laporan kabupaten/kota diukur oleh provinsi. Jadi jika indeks daya saing kita lemah, itu tanggung jawab kita semua, khususnya Brida sebagai instansi riset dan inovasi,” tegasnya.
Wagub juga mengkritisi menurunnya skor LAKIP Provinsi Sulawesi Tenggara dari B ke C, dan menekankan bahwa IDSD merupakan indikator penting yang mencerminkan hasil pembangunan di mata rakyat.
“Kalau IDSD kita rendah, maka untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD itu adalah cerminan produktivitas, dari petani, nelayan, hingga sektor industri kreatif dan pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ir. Hugua menyebutkan bahwa skor IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berada di angka 3,46, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,36. Namun menurutnya, skor tersebut masih perlu ditingkatkan agar daya saing daerah Sultra mampu bersaing secara nasional.
“Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, saya merasa bangga karena indeks daya saing daerah kita menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan bahwa produktivitas masyarakat Sulawesi Tenggara terus meningkat, ditandai dengan bertumbuhnya berbagai produk unggulan daerah.” Ujarnya
Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tenggara, Dra. Hj. Isma, M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi penting karena terdapat perubahan sistem pengukuran IDSD pasca integrasi Balitbang ke dalam BRIN. Dulu, pengukuran dilakukan oleh bidang ekonomi di Balitbang, namun kini dilakukan secara nasional oleh BRIN berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.
“Saat ini, IDSD digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis bukti dan menjadi instrumen penting dalam evaluasi serta monitoring program pemerintah daerah,” jelas Isma.
Ia juga menyebutkan bahwa skor IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalami peningkatan dari 3,36 di tahun 2023 menjadi 3,46 pada tahun 2024. Namun, beberapa pilar masih menunjukkan skor yang rendah sehingga perlu intervensi strategis dari semua pihak.
Tujuan utama dari sosialisasi ini, menurut Isma, adalah:
1. Menyusun perencanaan berbasis bukti dengan memanfaatkan data IDSD.
2. Meningkatkan skor IDSD pada pilar-pilar yang masih rendah.
3. Memperkuat komunikasi hasil analisis data IDSD kepada para pemangku kepentingan.
Ia menambahkan bahwa BRIN melalui Deputi Riset dan Inovasi Nasional bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis kepada daerah, termasuk fasilitasi bimbingan teknis terkait pemanfaatan data IDSD.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga riset dalam rangka memperkuat daya saing daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Brida berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan data dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat. ( Redaksi )
.
Komentar