GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI ,– Pelaksanaan proyek pembangunan Box Culvert di Desa Laikandonga, Kabupaten Konawe Selatan, senilai Rp495.000.000,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra).
Proyek yang dikerjakan oleh CV Mahadewi tersebut tercatat dalam Perjanjian Kontrak Nomor 602/05/KONTRAK/Boxculvert/BM1/X/2026.
Sorotan KPH Sultra muncul setelah melakukan pemantauan langsung dan mendokumentasikan sejumlah kondisi fisik pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi serius, khususnya terkait kualitas konstruksi dan penerapan standar teknis pelaksanaan proyek.
Berdasarkan dokumentasi lapangan, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang dipertanyakan.
Pertama, kondisi pasangan batu kali pada bagian fondasi.
Susunan pasangan batu terlihat memiliki sejumlah rongga dan bagian adukan semen yang diduga tidak terisi secara sempurna. Bahkan, pada beberapa bagian terlihat material tanah dan lumpur di sekitar pasangan batu yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas serta kekuatan konstruksi.
Kedua, pekerjaan pembesian yang menjadi bagian penting struktur konstruksi.
KPH Sultra menyoroti susunan besi tulangan yang terlihat rapat dengan pengikatan yang perlu dievaluasi. Selain itu, ditemukan beberapa bagian besi dengan kondisi berkarat yang perlu dipastikan kelayakannya sebelum dilakukan pengecoran.
Kondisi tersebut perlu mendapat pemeriksaan teknis untuk memastikan diameter, jarak, posisi, pengikatan, serta kualitas tulangan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
Ketiga, penerapan selimut beton yang dipertanyakan.
Dalam dokumentasi lapangan terlihat penggunaan batu kali dan batu pecah sebagai pengganjal rangkaian besi tulangan. Praktik tersebut perlu dievaluasi karena penempatan tulangan harus menggunakan penyangga yang sesuai agar ketebalan selimut beton tetap terjaga berdasarkan spesifikasi teknis.
Keempat, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KPH Sultra juga menyoroti kondisi keselamatan pekerja di lokasi proyek. Sejumlah pekerja terlihat beraktivitas di area galian dengan kondisi tebing yang curam, sementara penggunaan alat pelindung diri seperti helm keselamatan dan sepatu pelindung belum terlihat diterapkan secara merata.
Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri karena keselamatan pekerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Koordinator I KPH Sultra, Akram Bandu, mengatakan bahwa sejumlah kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Dinas PUTR Kabupaten Konawe Selatan, khususnya dalam memastikan pengawasan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan terhadap proyek ini berjalan. Dengan nilai kontrak Rp495 juta, setiap tahapan pekerjaan seharusnya mendapatkan pengawasan maksimal, mulai dari pekerjaan fondasi, pemasangan tulangan hingga proses pengecoran. Jangan sampai kualitas pekerjaan justru dikompromikan,” tegas Akram Bandu, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, PPK dan konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor benar-benar sesuai dengan dokumen kontrak, gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi yang telah ditentukan.
KPH Sultra meminta Dinas PUTR Kabupaten Konawe Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik pekerjaan tersebut. Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan juga didorong melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, KPH Sultra meminta pihak CV Mahadewi memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah kondisi pekerjaan yang menjadi sorotan, sekaligus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi memenuhi persyaratan mutu dan standar keselamatan kerja.
“Kami tidak ingin pembangunan yang menggunakan uang rakyat hanya mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan kualitas. Apabila ditemukan bagian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus segera dilakukan pembenahan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima,” lanjut Akram.
KPH Sultra menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik dan kesesuaian teknis di lapangan.
Mengingat masa pelaksanaan kontrak dijadwalkan berakhir pada 26 Desember 2026, KPH Sultra menilai evaluasi dan pemeriksaan teknis perlu segera dilakukan agar masih tersedia waktu untuk memperbaiki bagian pekerjaan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan.
Bagi KPH Sultra, kualitas pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia jasa, pengawas, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kegiatan. Anggaran daerah sebesar Rp495 juta harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, PPK Dinas PUTR Kabupaten Konawe Selatan maupun manajemen CV Mahadewi belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah temuan lapangan yang disoroti KPH Sultra. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.( Redaksi )

.






Komentar