GLOBAL SUTRA.COM. KENDARI – Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara menggelar Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Konawe Utara di salah satu hotel, Kota Kendari, Rabu (24/7/24).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bendahara Barang dari seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan se kabupaten Konawe Utara.
Kepala Badan Keuangan & Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe Utara melalui Kepala Bidang Aset, Rury Kurniawan, G, S. Sos., M.AP. mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan bagi para pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang.
Kata dia, kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis guna mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Konawe Utara.
“Pengelolaan BMD yang sedemikian besar dengan jumlah aset yang terus menerus bertambah, menjadikan saudara (pengelola BMD) memiliki peran yang signifikan dalam terciptanya pengelolaan BMD yang akuntabel,” ujar Rury kepada wartawan.
dengan mengumpulkan dan memberikan pelatihan kompetensi dan pengembangan wawasan bagi para pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang.
“Pengelolaan BMD yang sedemikian besar dengan jumlah aset yang terus menerus bertambah, menjadikan pengelola BMD memiliki peran yang signifikan dalam terciptanya pengelolaan BMD yang akuntabel,” ujarnya.
Selain itu lanjut Rury, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman capaian kinerja pencegahan penanganan korupsi.
“Pengelolaan barang merupakan pekerjaan tidak mudah, diperlukan keterampilan dan ketelitian dalam bekerja. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini kemampuan dan wawasan para pengelola barang bisa meningkat,” jelasnya.
Terlebih lagi tambah Rury, pengelolaan aset daerah pemerintahan menjadi salah satu faktor penilaian auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memperoleh opini laporan keuangan daerah.
“Sosialisasi pengelolaan BMD ini akan mendorong terciptanya penatausahaan barang yang akuntabel dengan pengelola yang kompeten sebagai upaya menuju laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
(Red)
.
Komentar