GLOBAL SULTRA COM. KENDARI, – Banyak pihak mempertanyakan mengapa pergantian Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan belum juga dilakukan? Hal ini semakin memanas dan menjadi topik perbincangan hangat dikalangan masyarakat.
Publik semakin bertanya-tanya setelah Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, saat dikonfirmasi media Global Sultra terkait adanya pergantian Pj bupati Busel sampai berita ini ditanyak belum ada tanggapan, jawaban Pj Gubernur Andap budhi Revianto. Selasa (5/11/2024)
Dikitip dari berita yang dilaporkan oleh lensatimur.com tak ingin memberikan banyak komentar, justru Andap meminta para wartawan mengonfirmasi ke Kepala Biro Pemerintahan Muliadi
Namun Muliadi saat dikonfirmasi wartawan media ini sangat hati-hati menjawab, untuk menyampaikan ke publik itu bukan kewenangan saya, SK sudah ada di perwakilan, tetapi saya sendiri belum melihatnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana komunikasi dan kinerja Pj Gubernur sultra dijalankan dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini.
Mengapa pelantikan Pj Bupati baru terasa tertunda, meski Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 telah diterbitkan?
Dalam SK tersebut, Mendagri secara resmi memberhentikan Parinringi, S.E., M.Si., dan menunjuk Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, sebagai penggantinya.
Keterlambatan pelantikan ini tak hanya menimbulkan spekulasi, tetapi juga memantik keresahan masyarakat busel.
Ketua pimpinan gerakan muda peduli Nusantara (GMPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Rifki Saiful Rasyid mendesak PJ Gubernur untuk segera mengindahkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sebagaimana diketahui bahwa Mendagri telah menerbitkan instruksi untuk menunjuk Dr. M.Ridwan Badallah, S.P.D., M.M., sebagai Pejabat Bupati Buton Selatan (Busel).
“SK sudah berlaku sejak Kamis lalu, pergantian ini harus segera dilakukan untuk mencegah potensi kekacauan, terutama karena ada indikasi keberpihakan Pj sebelumnya kepada salah satu pasangan calon yang mengancam integritas demokrasi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut bahwa para pemuda Buton Selatan siap turun ke jalan jika pelantikan terus tertunda.
Pernyataan Taufik mencerminkan keresahan yang nyata di masyarakat. Mengapa Pj Gubernur Andap Budhi Revianto tampak lamban mengambil tindakan tegas?
Apakah ada faktor-faktor politis yang membelit proses ini, ataukah masalah administratif yang menghalangi?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayut di benak masyarakat.
Tak hanya tokoh masyarakat, kritik juga datang dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara.
Ketua LPKP, Laode Tuangge, menuntut pemerintah provinsi untuk mematuhi keputusan Mendagri.
“SK Mendagri sudah jelas. Penundaan pelantikan bisa mengganggu pelayanan publik di Buton Selatan dan memicu konflik horizontal, apalagi dengan Pilkada yang semakin dekat,” ujarnya dengan nada serius.
Ia juga mempertanyakan apakah Pj Gubernur sultra punya alasan khusus yang bisa membenarkan penundaan ini.
“Jika alasan penundaan adalah ketidaksetujuan terhadap keputusan Mendagri, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum,” tegasnya.
Aldo Oba, tokoh pemuda Buton Selatan, menyoroti dampak besar yang bisa terjadi jika pelantikan terus tertunda.
“Masyarakat sudah tahu soal SK itu. Parinringi bahkan sudah berpamitan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ASN, yang berarti ia siap digantikan,” katanya.
Aldo memperingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, stabilitas di Buton Selatan bisa terganggu.
Kondisi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pj Gubernur sultra Apakah Andap Budhi Revianto cukup tanggap dalam merespons dinamika politik dan urgensi administratif di provinsinya?
Penundaan ini tak hanya memicu kekecewaan, tetapi juga memperkuat kesan bahwa pemerintah provinsi kurang transparan dan efisien.
Kini, publik menunggu langkah tegas dari Pj Gubernur sultra Apakah Andap Budhi Revianto akan segera menyelesaikan polemik ini, atau justru memperpanjang ketidakjelasan?
“Muliadi, Kepala Biro Pemerintahan, ketika dimintai komentarnya menjawab bahwa kami masih menunggu arahan dari pimpinan,” singkatnya.
“Informasi sudah ada, tetapi pimpinan masih memimpin rapat soalnya ada rapat urjen penting,” tambahnya.
Situasi ini benar-benar menguji kredibilitas pemerintah provinsi. Masyarakat berharap ada kejelasan dan ketegasan, sementara spekulasi terus beredar.
Apakah akan ada jawaban yang menenangkan, atau justru muncul konflik baru? “Waktu akan menjawab, dan masyarakat Buton Selatan siap memantau setiap perkembangan dengan cermat,” pungkasnya ( Bahrun )
.
Komentar