Pemprov Sultra Jajaki Kerja Sama Pembangunan Internasional

News513 views

GLOBAL SULTRA COM. Kendari, – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengikuti rapat secara virtual (Zoom Meeting) bersama para Asisten Setda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pada Jumat malam (22/6/2025), dalam rangka membahas persiapan pertemuan dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan dilaksanakan pada esok hari.

Dalam pertemuan tersebut, Ir. Hugua menjelaskan bahwa lembaga yang dimaksud adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), yaitu lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang berfokus pada kerja sama pembangunan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang, namun bersifat mandiri dan tidak berada di bawah struktur kedutaan.

Baca Juga:  Polri Sebut Kamtibmas Pasca Penetapan Pemilu 2024 Berjalan Aman

JICA memiliki tiga fungsi utama, yakni:

1. Loan – Bantuan berbentuk pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang kepada negara berkembang.

2. Grant – Bantuan hibah murni yang dialokasikan oleh Pemerintah Jepang untuk berbagai program pembangunan.

3. Technical Cooperation – Kerja sama teknis dalam bentuk pengiriman tenaga ahli Jepang untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan di negara mitra.

Baca Juga:  Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam, Dir Narkoba Ingatkan Generasi Muda Agar Jauhi Narkoba

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok dapat menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa tahu, ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui skema kerja sama teknis atau ekstensi,” ujarnya

Beliau juga meminta masukan langsung dari para Kepala OPD teknis agar potensi kerja sama ini dapat dipetakan secara lebih tepat sasaran.

Baca Juga:  Tim Labfor Polda Sulsel Olah TKP Penyebab Retaknya Kaca Mobil Dinas Camat Baito

“Jepang, melalui JICA, sangat tertarik bekerja sama di bidang infrastruktur, perhubungan, kesehatan, perencanaan wilayah, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas kita di daerah. Oleh karena itu, saya berharap OPD teknis memberikan masukan nyata terkait kebutuhan daerah yang selama ini belum mampu kita penuhi hanya melalui APBD,” tambahnya. ( Redaksi )

.

Komentar