Pemprov Sultra Jajaki Kerja Sama Pembangunan Internasional

News498 views

GLOBAL SULTRA COM. Kendari, – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengikuti rapat secara virtual (Zoom Meeting) bersama para Asisten Setda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pada Jumat malam (22/6/2025), dalam rangka membahas persiapan pertemuan dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan dilaksanakan pada esok hari.

Dalam pertemuan tersebut, Ir. Hugua menjelaskan bahwa lembaga yang dimaksud adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), yaitu lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang berfokus pada kerja sama pembangunan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang, namun bersifat mandiri dan tidak berada di bawah struktur kedutaan.

Baca Juga:  Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh

JICA memiliki tiga fungsi utama, yakni:

1. Loan – Bantuan berbentuk pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang kepada negara berkembang.

2. Grant – Bantuan hibah murni yang dialokasikan oleh Pemerintah Jepang untuk berbagai program pembangunan.

3. Technical Cooperation – Kerja sama teknis dalam bentuk pengiriman tenaga ahli Jepang untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan di negara mitra.

Baca Juga:  Gubernur ASR Gas Pol Sektor Pertanian, Ratusan Traktor Masuk Sultra

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok dapat menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa tahu, ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui skema kerja sama teknis atau ekstensi,” ujarnya

Beliau juga meminta masukan langsung dari para Kepala OPD teknis agar potensi kerja sama ini dapat dipetakan secara lebih tepat sasaran.

Baca Juga:  Tim Wasrik Mabes Polri Periksa Kendaraan dan Alsus Polda Sultra, Pastikan Kesiapan Pemilu 2024

“Jepang, melalui JICA, sangat tertarik bekerja sama di bidang infrastruktur, perhubungan, kesehatan, perencanaan wilayah, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas kita di daerah. Oleh karena itu, saya berharap OPD teknis memberikan masukan nyata terkait kebutuhan daerah yang selama ini belum mampu kita penuhi hanya melalui APBD,” tambahnya. ( Redaksi )

.

Komentar