GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI, – Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhkam RI, Marsda TNI Eko Dono Indarto secara resmi membuka seminar literasi digital. Giat yang bertemakan Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (2/10/2025).
Dalam sambutannya Marsda TNI Eko Dono Indarto menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi,
mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antar
generasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman. Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Kemenko Polkam dalam memperkuat ketahanan informasi dan stabilitas
nasional di Indonesia.
“Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan serius berupa derasnya arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi serta menimbulkan konflik sosial,” jelasnya.
Fenomena ruang gema (echo chamber) dan era post-truth, masih Marsda TNI Eko Dono Indarto, menjadikan informasi yang menyesatkan lebih mudah tersebar dan dipercaya, bahkan sering kali
mengalahkan data, fakta, dan akal sehat. Hal ini berpotensi memperlemah kohesi sosial,
memperuncing polarisasi, serta mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional.
Sayangnya, sambungnya, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia. Rendahnya kesadaran publik terhadap jejak digital, ancaman siber, serta dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi. Berdasarkan Survei Status Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo tahun 2022, Indeks Literasi Digital Nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5, yang berarti masih
berada pada kategori “sedang”.
“Sementara itu, hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia
(IMDI) yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi pada tahun 2024, menunjukkan skor 43,34 dari skala 100. Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami,
memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional dan mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, Kemenko Polkam memandang sangat penting penyelenggaraan program literasi digital, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto.
Marsda TNI Eko Dono Indarto juga menyampaikan bahwa provinsi ini memiliki karakteristik kepulauan dengan keragaman sosial budaya, tingkat aktivitas digital yang terus berkembang, serta peran strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Dinamika tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara bukan hanya penting dari sisi lokal, tetapi juga memiliki signifikansi strategis bagi stabilitas nasional.
“Kemenko Polkam memandang literasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional. Literasi digital yang kuat bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut pemahaman etika bermedia, kemampuan verifikasi informasi, serta kesadaran akan dampak sosial dan politik dari aktivitas digital. Oleh karena itu, melalui forum ini, izinkan saya menekankan beberapa poin penting sebagai berikut:
• Pertama, perlunya kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
• Kedua, literasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya kritis masyarakat, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh konten
menyesatkan yang mengancam persatuan bangsa serta berpotensi merusak iklim berdemokrasi.
• Ketiga, literasi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program jangka pendek. Ia harus melembaga dalam pendidikan, kebijakan, maupun budaya
bermedia masyarakat kita.
Marsda TNI Eko Dono Indarto berharap melalui seminar ini dapat terwujud kolaborasi lintas sektoral yang lebih konkret dan
berkesinambungan, melibatkan unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan dan kajian ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai
penggerak di tingkat akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi dan ekosistem digital
yang bersama-sama mampu memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia.
“Seminar nasional ini pada akhirnya sejalan dengan visi besar Bapak Presiden dan Kemenko Polkam
dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Literasi digital yang kuat akan membangun
masyarakat yang cerdas, kritis, dan berintegritas; masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan; masyarakat yang lebih dewasa dalam berdialog, sekaligus lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di era post-truth.
Lebih jauh, penguatan literasi digital juga merupakan bagian dari ikhtiar merawat demokrasi. Demokrasi
yang sehat hanya dapat tumbuh di atas fondasi keterbukaan informasi yang bertanggung jawab, partisipasi publik yang bermakna, serta ruang diskusi tang bebas dari manipulasi dan kebencian. Dengan masyarakat yang melek digital, kita memperkuat
kemampuan bangsa untuk menjaga nilai-nilai demokrasi: kebebasan berekspresi yang beradab, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepercayaan pada mekanisme hukum serta institusi negara,” ungkapnya.
“Dengan demikian upaya penguatan literasi digital bukan hanya sekadar mendukung agenda komunikasi dan informasi, tetapi juga berkontribusi
langsung pada ketahanan nasional, keberlanjutan pembangunan bangsa, dan terpeliharanya demokrasi
Indonesia yang inklusif serta berkeadaban,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini
Para Narasumber, Bambang Tri Santoso, Ketua Tim Literasi
Digital, Kemenkomdigi Profesor Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos.,
S.H., M.Si., Guru Besar Universitas Padjajaran dalam bidang Jurnalistik dan Kajian Media
Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
Savero K. Dwipayana, Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik, Siberkreasi.
Syafira Mardhiyah, S.Tr.Kom – Badan Siber dan Sandi Negara selaku moderator.
Dan juga dihadiri oleh peserta seminar Perwakilan unsur Instansi/lembaga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dekan dari perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, Perwakilan TNI-Polri-Kejaksaan di Sulawesi Tenggara Komunitas literasi Kota Kendari. ( Redaksi)
.
Komentar