Global Sultra com.Kendari,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan segera disalurkan sebelum Lebaran guna membantu meringankan beban kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng sebagai bentuk bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026).
Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio membuka secara langsung kegiatan tersebut yang dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto.
Rakor yang mengangkat tema Sinergi Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) terhadap Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) itu juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD terkait lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Sultra, serta Tim Satgas Saber dan Satgas Ketahanan Pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjelang Lebaran.
Ia juga menegaskan bahwa Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan, khususnya pada tiga aspek utama.
Pertama, aspek harga yakni pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik di tingkat produsen maupun konsumen. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk praktik manipulasi seperti beras medium yang dilabeli sebagai premium dan dijual dengan harga lebih tinggi, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Kedua, aspek keamanan pangan, yaitu memastikan seluruh bahan pangan yang beredar aman secara fisik, kimia, dan biologi serta berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan. Pengawas keamanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan digerakkan secara intensif untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Ketiga, aspek mutu pangan, dengan melakukan pengawasan terhadap standar dan klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium agar sesuai dengan kualitas serta harga yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat memperoleh pangan yang layak konsumsi dengan harga yang wajar.
“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Sekda Sultra.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyampaikan bahwa arahan Presiden menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan agar tidak lagi terjadi kenaikan signifikan yang memberatkan masyarakat.
“Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” kata Andriko.
Untuk memastikan pasokan tetap terjaga, Bulog diminta bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketersediaan beras dan minyak goreng. Apabila terjadi gejolak harga, langkah koordinasi akan segera dilakukan.
Pemerintah juga merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret, setelah calon penerima manfaat teridentifikasi. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.
(Redaksi Globalsultra)
.
Komentar