Global Sultra com.BUTON SELATAN,— Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong percepatan pembangunan wilayah pesisir melalui penguatan infrastruktur dan pemberdayaan nelayan. Upaya ini ditandai dengan kunjungan langsung Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA ke Pulau Siompu, Minggu (3/5/2026), untuk meninjau kondisi pelabuhan serta kesiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Adios bersama rombongan lebih dahulu meninjau Desa Lamaninggara guna melihat proses pengambilan data topografi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kawasan nelayan berbasis program nasional.
Kegiatan itu berlangsung bersamaan dengan kehadiran tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Buton Selatan yang tengah melakukan pengukuran desain lapangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Buton Selatan, Nafiruddin mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi program tersebut.
“Bupati menyempatkan diri bertemu langsung dengan masyarakat nelayan di Pulau Siompu. Saat itu tim KKP dan Dinas Perikanan sedang melakukan pengambilan desain topografi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurut Nafiruddin, pengawalan langsung oleh kepala daerah menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari program strategis nasional tersebut.
“Sejauh ini, Bupati terus mengawal agar masyarakat nelayan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” tambahnya.
Selain agenda tersebut, Bupati Adios juga melakukan peninjauan ke Pelabuhan Lalole di Desa Lalole, Kecamatan Siompu Barat, usai menghadiri kegiatan Walimatussafar Haji di wilayah setempat.
Dalam peninjauan itu, ia menemukan kondisi pelabuhan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai tidak lagi layak digunakan secara optimal oleh masyarakat.
“Saya kaget melihat kondisi pelabuhan ini. Masyarakat sebenarnya sudah berupaya, bahkan membangun talud secara swadaya,” kata Adios.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam penanganan infrastruktur tersebut, sehingga pemerintah daerah harus mengandalkan dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi.
“Kita tidak bisa mengharapkan APBD karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Ini akan kami ajukan ke balai provinsi dan juga ke pusat,” ujarnya.
Bupati Adios menambahkan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai akses utama mobilitas orang dan distribusi logistik di wilayah kepulauan seperti Buton Selatan.
Karena itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut melalui sinergi lintas pemerintahan.
“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur vital seperti pelabuhan ini,” tegasnya.
Secara historis, pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia telah menjadi bagian penting dari kebijakan nasional sejak era Orde Baru hingga pemerintahan modern, terutama melalui program tol laut yang diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah.
Di tingkat global, penguatan infrastruktur pesisir dan pelabuhan juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs), khususnya tujuan ke-9 tentang infrastruktur dan tujuan ke-14 mengenai ekosistem laut.
Dalam konteks tersebut, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan terintegrasi antara infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menilai program ini sebagai peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi nelayan, terutama di wilayah kepulauan seperti Siompu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.
Melalui kombinasi antara pembangunan pelabuhan dan pengembangan kawasan nelayan, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah ini sekali Menjadi dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.kedepan sinergi antara pemerintah daerah ,Provinsi dan pusat menjadi Kunci utama dalam memastikan seluruh Program tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
( Redaksi Global sultra )
.
Komentar