Dorong Penguatan Pertahanan Nasional dan Pertumbuhan Wilayah, Gubernur Sultra dan Bupati Konsel Konsultasi ke Menteri ATR/BPN

News23 views

GLOBAL SULTRA.COM.Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, melakukan konsultasi ke Kementerian ATR/BPN dalam rangka menguatkan sinergi pusat dan daerah demi mendukung agenda penguatan pertahanan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Senin (11/5/2026).

Bersama Gubernur, turut pula Wakil Panglima Kopassus Mayjen TNI Ferdial Lubis. Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kantornya, Jakarta.

Baca Juga:  Rakorda FKUB Sultra, Wadir Intelkam Bawakan Materi Merajut Nasionalisme dan Merawat Kebhinekaan Pasca Pilkada 2024

“Salah satu agenda pembahasan terkait dengan rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT. Kapas Indah Indonesia,” jelas Gubernur.

Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT. Berdikari, salah satu BUMN, yang status Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir per 31 Desember 2019 lalu, dengan luas kurang lebih 2.393 hektar (ha).

Baca Juga:  Wakapolres Konut Turun Langsung Pantau Banjir Yang Merendam Sejumlah Titik di Poros Trans Sulawesi

Demi mendorong pertumbuhan wilayah dan agenda penguatan ketahanan nasional, Gubernur Sultra memfasilitasi rencana pemanfaatan lahan tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi ke beberapa kementerian dan lembaga setingkat kementerian, salah satunya Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik langkah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, agar kebijakan yang diambil nantinya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Dugaan Pencemaran Lingkungan Oleh PT.TBS, Konsorsium Mahasiswa Gelar Aksi Ke Polda Sultra

“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut, agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” tambah Gubernur.

Gubernur menekankan, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah saat ini senantiasa mengedepankan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak

(Redaksi Globalsultra)

.

Komentar