Global Sultra Com. KENDARI, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pengambilan kebijakan dan pelayanan publik melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Statistik Sektoral yang digelar di Hotel Zahra Syahriah Kendari, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra selaku Walidata Daerah ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, serta menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra dan Dinas Kominfo Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Rony Yakob menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, lengkap, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses merupakan fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Ia mengatakan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. Menurutnya, setiap OPD memiliki tanggung jawab menghasilkan data yang memenuhi standar, dilengkapi metadata yang jelas, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rony juga menekankan bahwa evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral penting dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.
Ia menjelaskan, metadata statistik menjadi komponen penting karena tidak hanya menjelaskan asal-usul data, tetapi juga memastikan data dapat dipahami, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pengguna data.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pemutakhiran data pada aplikasi SIM Data secara berkala agar mampu menyajikan kondisi daerah yang akurat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta berbasis bukti.
Rony mengajak seluruh admin SIM Data, wali data, wali data pendukung, dan pengelola data di setiap perangkat daerah memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi, serta menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurutnya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia merupakan tanggung jawab bersama sehingga sinergi antara pembina data, wali data, wali data pendukung, dan seluruh produsen data harus terus diperkuat agar kualitas data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semakin baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Andi Syahrir, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral sekaligus meningkatkan kapasitas pengelola data di masing-masing OPD.
Ia menegaskan Dinas Kominfo berperan sebagai fasilitator dan Walidata Daerah, sedangkan kualitas data sangat ditentukan oleh perangkat daerah sebagai produsen data. Karena itu, kolaborasi seluruh OPD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.
Andi Syahrir menjelaskan bahwa mulai tahun 2026 pemerintah menggunakan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) sebagai instrumen baru untuk mengukur transformasi digital pemerintahan, menggantikan pengukuran melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, dalam indeks PEMDI, pengelolaan data menjadi salah satu komponen penilaian yang melekat pada seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, keberhasilan maupun capaian indeks tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Kominfo.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra telah mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama BPS. Pada evaluasi sebelumnya, Sulawesi Tenggara berhasil menempatkan Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan masuk enam besar nasional.( Redaksi )
.
Komentar