Global Sultra com. Muna Barat, – Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Muna Barat, Ramadan angkat bicara terkait polemik tapal batas antar desa yang saat ini bergulir di wilayah penugasannya. Selasa (11/11/2026.)
Beberapa hari lalu masyarakat desa Marobea, Desa Lakalamba dan Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, turun langsung tinjau lokasi batas desa yang salah satu menjadi polemik status lahan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Muna Barat menyatakan, persoalan wilayah tapal batas desa, secara administratif/yuridis ditangan Pemerintah Daerah Bupati/Walikota.
“Untuk menentukan tapal batas desa itu bukan kewenangan BPN, terkecuali penetapan batas sebidang tanah itupun tidak semua bidang tanah, atau kawasan hutan itu kewenangan kehutanan.” Kata Romandhona, Setyawan, S.H.,M.H.
Kata Dia BPN selaku pengguna bukan pemakai, batas administrasi Provinsi, Kabupaten, batas kecamatan, batas desa, atau batas kawasan, juga memindahkan tapal batas wilayah, itu bukan kewenangan Pertanahan yang tentukan. Tetapi BPN diserta ikutkan untuk pengecekan lapangan guna menyelesaikan wilayah tapal batas antar desa, untuk menghindari tumpang tindih sertifikat tanah.
Berdasarkan ketentuan hukum, Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, secara resmi berada di tangan Bupati atau Walikota.
Romandhona, juga sampaikan, andai terjadi konflik tapal batas antar desa, sebaiknya dimusyawarahkan dulu para tokoh tokoh masyarakat, Pemerintah desa serta Camat setempat.
“Kalau sudah ada keputusan hasil dari musyawarah antar desa, ada warga yang bersertifikat masuk dalam wilayah desa A, yang sebelumnya masuk di desa B, BPN Muna Barat, siap memindahkan status sertifikat tersebut sesuai nama semula dan alamat wilayah batas desa.” Ucap Romandhona.
Lebih lamjut Romadhona mengumhkapkan untuk memindahkan status alamat sertifikat warga, cukup melampirkan surat keterangan dari Pemerintah desa, terkait kebenaran adanya titik lokasi sertifikat tersebut.
Sementara Kepala Dusun Desa Lakalamba La Ode Rosa, menyatakan dalam menentukan tapal batas desa Lakalamba dengan Marobea, bukan mau mengklaim lahan yang sudah dimiliki masyarakat, tetapi untuk mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi desa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurutnya kalau ada warga desa Lalamba, yang telah bersertifikat, masuk di desa Marobea, agar bisa dipindahkan alamatnya menjadi alamat Lakalamba, begitu pula sebaliknya. Karna Desa Lakalamba lahir dari Desa Marobea. Olehnya itu, penentuan tapal batas desa ini sangat penting bagi masyarakat ke dua desa.
“Kalau lahan masyarakat Desa Lakalamba sebelumnya masuk desa Marobea, bukan berarti hak miliknya dikuasai masyarakat desa Marobea, tetapi administrasi desa harus berurusan di Desa yang masuk dalam wilayah yang telah disepakati kedua desa.”Tutup La Ode Rosa.
Penulis La Ode Abubakar
.
Komentar