Global Sultra com. Muna Barat ,- Kanta Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar sosialisasi konflik lahan, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Mubar, Kamis 12-11-2026.
Agenda tersebut diikuti oleh Kapolsek Sawerigadi, Polsek Tiworo Kepulauan (Tikep) Polsek Tiworo Tengah (Titeng), para Camat, Kepala Desa / Lurah, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muna Barat.
Dalam kesempatan itu
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, S.H., M.H., C.Med., C.Par., C.BJ., C.EJ.
didampingiKasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H,
Kasi Intel Kejari Muna, Arbin Numan, S.H. (melalui zoom).
Suasana sosialisasi berlangsung hangat, interaktif, dan penuh antusias. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga aktif bertanya tentang kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi di desa desa wilayah masing-masing.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona, menegaskan bahwa sengketa tanah adalah salah satu masalah pertanahan yang paling sering terjadi dan paling besar dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya Sengketa terjadi ketika dua pihak sama-sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas satu bidang tanah yang sama, dan masing-masing mengaku memiliki surat. Sengketa Penyerobotan lahan adalah tindakan menguasai tanah orang lain secara melawan hukum tanpa alas hak sama sekali. Sementara sengketa, kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki hak.
“Kalau masing-masing punya surat tanah jangan langsung bilang penyerobotan, tu sengketa. Harus dicek dulu, riwayat tanahnya di BPN, dan diselesaikan melalui mediasi.” Kata Romandhona.
Ia menegaskan bahwa sengketa tanah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena semakin lama, semakin besar kerugiannya, diantaranya:
⁴1. Kerugian ekonomi tanah yang bersengketa tidak bisa dijual dengan harga wajar. Harganya bisa jatuh sampai 50-70%. Tanah juga tidak bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha, KUR, maupun pembangunan rumah. Biaya perkara di Pengadilan juga sangat mahal, bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan waktunya bisa 2 sampai 5 tahun.
2. Kerugian sosial, persaudaraan rusak,
sebagian besar sengketa tanah di Muna Barat terjadi bukan dengan orang jauh, tetapi dengan saudara kandung sendiri, paman, bibi, dan tetangga. Akibatnya keluarga pecah, tidak saling tegur sapa, acara keluarga menjadi canggung, dan di desa muncul kubu-kubuan.
3. Kerugian Hukum, kepastian hukum hilang
sertifikat tanah yang bersengketa bisa diblokir di BPN, tidak bisa balik nama, tidak bisa dipecah, dan tidak bisa diwariskan ke anak. Masyarakat juga rawan menjadi korban mafia tanah yang memanfaatkan situasi sengketa untuk mengambil keuntungan.
4. Kerugian Pembangunan Desa.
Jika banyak tanah di satu desa bersengketa, pembangunan di desa itu ikut macet. Jalan tidak bisa dibangun, sekolah, puskesmas, masjid tidak bisa dibangun, investor tidak berani masuk, dan program sertipikasi gratis seperti PTSL menjadi tertunda.
5. Kerugian Psikologis, hidup tidak tenang.
Orang yang tanahnya bersengketa hidupnya tidak tenang. Selalu was-was, susah tidur, mudah emosi, dan dalam beberapa kasus sampai terjadi kekerasan fisik bahkan korban jiwa hanya karena perebutan batas tanah 1 meter.
Sementara itu, Perwakilan Polres Muna, Kasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri seperti merusak pagar, merusak tanaman, mengusir paksa, maupun melakukan penganiayaan. Tindakan tersebut justru bisa membuat masyarakat yang awalnya sebagai korban sengketa, berubah menjadi pelaku tindak pidana.
“Kalau ada yang merasa tanahnya diserobot, laporkan secara resmi. Jangan selesaikan dengan kekerasan. Negara hadir untuk menyelesaikan melalui hukum.”Jelasnya.
Polres selalu mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap mafia tanah, pemalsuan surat, dan penipuan jual beli tanah yang sering memanfaatkan kelengahan masyarakat.
Ia juga katakan Sosialisasi pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Polres menegaskan, kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun atau membersihkan lahan adalah tindakan yang sangat berbahaya dan dilarang oleh hukum.
Banyak masyarakat yang menganggap membakar lahan itu cara paling cepat dan murah. Padahal dampaknya sangat besar:
1.Api mudah merembet ke kebun tetangga, ke hutan, bahkan ke permukiman warga.
2.Asap menyebabkan ISPA, sesak napas, terutama bagi anak-anak dan lansia.
3.Tanah menjadi rusak, unsur hara hilang, tanah menjadi tidak subur dalam jangka panjang.
4.Merusak lingkungan, membunuh hewan, tumbuhan, dan sumber air.
5.Menimbulkan konflik baru, karena kebun tetangga yang ikut terbakar akan menuntut ganti rugi dan berujung pada sengketa dan laporan pidana.
“Membakar lahan bukan lagi tradisi yang bisa dibenarkan. Kalau api merembet dan merugikan orang lain, pelakunya bisa diproses pidana. Jangan karena mau hemat 1 hari membersihkan lahan, akhirnya rugi seumur hidup,” imbuhnya.
Atas nama Polres ia mengajak Kepala desa dan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga dalam pencegahan Karhutla. Jika melihat ada titik api, segera laporkan ke Kepala Desa, Babinkamtibmas, atau Polres terdekat, jangan dibiarkan membesar.
Dilanjutkan pula paparan dari Kejaksaan, Kasi Intel Kejari Muna, Arbin Numan, S.H., menegaskan bahwa sengketa tanah yang awalnya perdata, bisa berubah menjadi pidana jika di dalamnya terdapat unsur pemalsuan surat, penipuan, penggelapan, atau jual beli ganda.
Kejari menjelaskan terkait sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara detil beserta aturannya.
Kejari mengajak masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli tanah. Pastikan suratnya asli, cek ke BPN, cek ke desa, dan lakukan jual beli melalui PPAT yang resmi, bukan hanya dengan kwitansi di bawah tangan.
Di akhir kegiatan, BPN Muna Barat menyerahkan sertipikat wakaf sebanyak 3 masjid dan menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dalam pencegahan sengketa, konflik pertanahan di Kabupaten Muna Barat.
Masyarakat diimbau untuk melakukan langkah pencegahan
Untuk Tanah:
1..Pasang Patok – Pasang patok batas tanah dan jaga batasnya bersama tetangga.
2.Sertipikatkan Tanah – Segera sertipikatkan tanah melalui program PTSL maupun layanan rutin di BPN.
3.Jual Beli Melalui PPAT – Setiap jual beli harus melalui PPAT dan langsung balik nama di BPN.
4.Segera Urus Waris – Jangan menunda pembagian waris, karena waris yang tertunda adalah sumber sengketa terbesar.
5.Segera Mediasi Jika Ada Gejala Sengketa – Jika ada gejala sengketa kecil, segera laporkan ke Kepala Desa, BPN, atau aparat penegak hukum untuk dimediasi, jangan tunggu membesar.
Untuk Karhutla:
1.Stop Bakar Lahan – Jangan membakar untuk membuka lahan.
2.Laporkan Titik Api – Segera laporkan jika melihat asap atau api di hutan dan lahan.
3.Jaga Lingkungan – Kelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan.
Dengan sinergi BPN, Polres, dan Kejari, diharapkan masyarakat Muna Barat semakin sadar hukum, semakin tertib administrasi pertanahan, tidak ada lagi tanah masyarakat yang menjadi korban sengketa dan mafia tanah, serta Muna Barat bebas dari asap Karhutla.
( Redaksi Globalsultra)
.
Komentar