GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI, – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) secara resmi menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2026), terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Lombueya, Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2026.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh M.Akram selaku Koordinator KPH Sultra. Pengaduan itu berkaitan dengan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan dugaan penyimpangan dalam pertanggungjawaban anggaran proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp398.793.471,53.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Cahaya Lima Mandiri tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor Kontrak 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026.
Dalam laporan pengaduannya, KPH Sultra menyoroti kondisi fisik konstruksi yang berdasarkan dokumentasi lapangan memperlihatkan indikasi beton keropos (honeycombing), agregat kasar yang tampak terbuka, serta bagian tulangan yang terlihat pada beberapa titik.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian mutu beton, metode pelaksanaan pengecoran, penggunaan material, serta hasil pekerjaan terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Saat diwawancarai di Kejati Sultra usai menyampaikan laporan, M.Akram menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kualitas fisik bangunan, tetapi juga harus ditelusuri dari sisi tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengendalian dan pembayaran pekerjaan.
“Menurut kami, PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal tersebut harus diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu sesuai mekanisme kontrak. Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa memastikan kesesuaian hasil pekerjaan,” tegas Akram.
Ia juga meminta agar Kejati Sultra tidak hanya menelusuri pihak pelaksana pekerjaan, tetapi turut memeriksa tanggung jawab Kepala Dinas PUPR Kabupaten Konawe Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup proses perencanaan, pengendalian kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga proses persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa.
“Kami meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan ini perlu dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya,” lanjutnya.
KPH Sultra juga meminta agar dilakukan pemeriksaan teknis independen terhadap mutu beton, termasuk pengujian laboratorium apabila diperlukan. Selain itu, dokumen RAB, HPS, gambar teknis, laporan progres, berita acara pemeriksaan, serta dokumen pembayaran perlu ditelusuri untuk mencocokkan perencanaan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
Akram menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, penyimpangan dalam pembayaran, atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
Melalui laporan tersebut, KPH Sultra berharap Kejati Sultra dapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara profesional dan transparan, sehingga kualitas pembangunan infrastruktur serta penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
KPH Sultra menegaskan bahwa setiap anggaran pembangunan merupakan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun pelaksanaan administrasi dan keuangannya.( Redaksi )
.
Komentar