GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI, – Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dengan MLH Pimpinn Wilayah Muhahammadiyah ( PWM) Sulawesi Tenggara gelar Training Muhammadiyah Green Advocation di Kota Kendari Mulai 14-16 November 2025.
Training Muhammadiyah Green Advocation ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kado Hijau Milad Muhammadiyah 113 yang dikuti oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di 17 Kabupaten / Kota di Sulawesi Tenggara, dan perwakilan organisasi ortonom Muhammadiyah tingkat wilayah.
Sekretaris Umum MLH PP Muhammadiyah, Djihadul Mubarok mengatakan green mining advocation di dilaksanakan di Kota Kendari diharapkan mampu melahirkan kader lingkungan hidup yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di negeri ini terutama di Sultra.
” Kegiatan ini berakhir malam ini, namun sebenarnya ini awal dari perjuagan kita menggaungkan green mining dan keadilan ekologis di Sultra. Setelah Training advokasi ini, kedepan kita akan terus berkolaborasi dalam bentuk webminar terkait lingkungan hidup.” Ucap Djihadul pada penutupan Training Green Mining Advocation.
Sementara itu, Sekretaris MLH PWM Sultra, Andi Muslimin MS menyampaikan mengapresi setinggi-tingginya atas kerja keras semua stakeholeder yang terlibat dalam mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan Kado Hijau Milad Muhammadiyah 113 di Sulawesi Tenggara.
” Saya berharap kader lingkungan Hidup Muhammadiyah Sultra tetap solid dan bisa mengimplementasi ilmu pengetahuannya di masyarakat. Kalau bisa kita menjadi garda terdepan untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sultra” Ujarnya dengan penuh semangat.
Andi Muslimin, MS mengungkap Majelis Lingkungan Hidup akan dibentuk di 17 Kabupaten /Kota di Sultra.
” Agar koordinasi dan pelaksanaan program-program MLH kedepannya bisa berjalan dengan baik dan terpadu, rencana kami akan bentuk MLH hingga ke 17 kabupaten/ Kota. Hal ini kerena objeknya rata-rata ada di daerah sehingga koordinasi dari tingkat akar rumput hingga tingkat pimpinan pusat sangatlah dipenting” Jelas Andi Muslimin
Dari informasi yang diterima media ini, Training Muhammadiyah Green Advocation di Sultra menghadir tim pakar dan ahli lingkungan hidup di antaranya adalah :
1. Dr. Hanafi C. Guciano,P.h.D Praktisi Lingkungan dan Dewan Pakar MLH PP muhammadiyah. Materi : ” Tatakeloka Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pasca Tambang”
2. Prof. Dr. Lily Surraya Eka Putri, M.Env.Stud. Guru Besar Ilmu Biologi Lingkungan UIN syarif Hidayatullah Jakarta dan Dewan Pakar MLH PP Muhammadiyah. Materi : “Green Mining dan Etika Ekologis dalam Perspektif Islam. ”
3. Rijal Ramdani, S.IP, MPA, P.hD Dosen Univ. Muh Yogyakarta – lulusan Finlandia .Materi : “Advokasi Lingkungan Hidup, dari Gerakan Moral Menuju Gerakan Kebijakan”
4. Syamsul Hidayat, Ph.D Dosen Univ. Muh Mataram NTB-lulusan doktor Tambang Turki dan Tim Ahli Pertambangan MLH PP Muhammadiyah. Materi : “Keadilan Ekologis: Mengembalikan Hak Alam dan Masyarakat di Kawasan Tambang”
Di akhir Training Muhammadiyah Green Advocation, Kader Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sultra menyampaikan pernyataan secara bersama-sama sebagai berikut :
1. Mendorong pemerintah membentuk Komisi Independen Tata Kelola Energi dan Sumberdaya Mineral yang berlandaskan prinsip Green Mining, keadilan ekologis serta berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan nasional.
2. Mendukung upaya pemerintah untuk penertiban dan pendampingan atas praktik pertambangan ilegal serta penegakan hukum atas praktik industri pertambangan yang melanggar hukum di seluruh Indonesia sebagai langkah penyelamatan Sumber Daya Alam Nasional dan proteksi lingkungan.
3. Mendesak dan mendukung Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka percepatan keterlibatan aktif mengelola perusahaan tambang batubara, batuan, dan mineral sebagai bentuk ikhtiar menghadirkan model pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan konsisten menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, sebagai bentuk dakwah muamalah di bidang pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Redaksi)
.
Komentar