GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI, – Proyek pembangunan Gedung CAT BKD Sulawesi Tenggara yang disebut mangkrak akan dilaporkan oleh Komite Rakyat Anti Rasua (KRAR ) ke aparat penegak hukum (APH), , Kejaksaan hingga Polri.
Pelaporan ini berdasar pada proyek yang bernilai puluhan miliar itu tidak kunjung rampung, dan sudah beberapa kali Adendum dugaan kuat adanya kesalahan di tubuh stekholder mega proyek pembangunan Gedung CAT BKD . Tiga kali perpanjangan kontrak belum juga selesai hingga sakarang. APH harus segera mengaudit anggaran penggunaan pada proyek tersebut,” kata Ketua KRAR Uter Sultra kepada Media Selasa (14/04/2026).
Selain itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KRAR juga menyatakan siap melaporkan Kepala Badan Kepagaiawan Daerah Sulawesi Tenggara. Dan pihak kontraktor ke APH
Uter Sultra, menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data-data terkait mangkraknya proyek Gedung CAT BKD Sultra tersebut untuk dibawa kemeja APH.
“Kami menduga ada unsur indikasi penyimpangan dalam pembangunan Gedung CAT BKD Sultra. Proyek sebesar itu tidak boleh dibiarkan mangkrak tanpa pertanggungjawaban. Kami akan melaporkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra serta kontraktor ke APH,” tegas Uter sapaannya.
Dia menilai bahwa sebagai pejabat penanggung jawab teknis, Kepala Badan kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara seharusnya memastikan bahwa pekerjaan konstruksi berjalan sesuai jadwal, dan kualitas,
Mereka juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran.
Selain itu, mahasiswa mendesak APH untuk segera mengambil langkah penyelidikan. Mereka menilai, jika dibiarkan berlarut-larut, proyek mangkrak ini akan merugikan keuangan daerah.
“Kami tidak ingin pembangunan di Sultra terhambat hanya karena kelalaian oknum-oknum tertentu. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, APH harus turun tangan,” jelas Uter.
Dalam waktu dekat, mahasiswa merencanakan aksi demonstrasi di Polda Sultra Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk tekanan publik agar persoalan ini segera diusut tuntas.
“Mereka yang mengelola uang rakyat harus di kawal, jika terjadi kesalahan pada pengelolaan maka wajib untuk dilaporkan. Itulah fungsi pengawasan civil society,” demikian Uter.( Redaksi )
.
Komentar