Gubernur Sultra Tegaskan Tata Kelola Pertanahan Bersih Demi Kepentingan Rakyat

News25 views

Global Sultra com. Kendari, – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi pelayanan publik di bidang pertanahan dan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa sektor pertanahan dan pengelolaan BMD memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks, mulai dari ketidakjelasan status kepemilikan lahan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, belum optimalnya sertifikasi aset daerah, hingga lemahnya sistem administrasi dan pengawasan.

Baca Juga:  Komitmen Kapolri Lindungi Perempuan dan Anak, Brigjen Desy Ditunjuk Jadi Dirtipid PPA dan PPO

Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat investasi, memperlambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Oleh karena itu, saya selaku Gubernur Sultra sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gubernur.

Baca Juga:  Biro Ops Bersama Brimob Polda Sultra Gelar Latihan VIP Protection untuk Pengamanan Pilkada 2024

Gubernur juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN terkait berbagai program reformasi agraria.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sultra, ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh program pemerintah pusat, khususnya kolaborasi pengamanan yang melibatkan KPK dalam mengawal tata kelola pertanahan dan pengelolaan tata ruang.

Baca Juga:  DIRGAHAYU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KE 62

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan seluruh aset pemerintah daerah aman dan bersertifikat, meminimalisasi sengketa tanah, serta memberantas praktik mafia tanah di Sulawesi Tenggara.

“Harapan saya, seluruh program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses,” tutup Gubernur.

(Redaksi Globalsultra)

.

Komentar