Global Sultra com. Kendari ,- Suasana penuh antusiasme dan sorak sorai para siswa ramai menyambut kedatangan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Pesantren Ummusabri Kendari, Kamis sore (10 Agustus 2016).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Pesantren Ummusabri dan berinteraksi dengan para santri, sekaligus berdialog dengan pihak Yayasan terkait informasi yang berkembang di media sosial mengenai penataan lahan Pesantren Ummusabri yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam dialog tersebut, Gubernur menegaskan bahwa langkah Pemprov Sultra semata-mata merupakan bagian dari proses penataan dan pengamanan aset daerah. Untuk itu, Pemprov Sultra melibatkan Kejaksaan Tinggi selaku pengacara negara, guna memastikan proses penyelesaian persoalan tersebut berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Gubernur Andi Sumangeruka juga menyatakan bahwa Pemprov Sultra tetap terbuka untuk membicarakan persoalan lahan Pesantren Ummusabri bersama pihak yayasan guna menemukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.
Dalam prosesnya, Pemprov Sultra juga tidak akan mengambil langkah agresif yang dapat merusak maupun menyebabkan kemunduran terhadap keberlangsungan Pesantren Ummusabri. Karena itu, Gubernur berharap agar disinformasi yang beredar di publik tidak menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan pihak sekolah maupun para guru.
Di sisi lain, Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan dan berbagai prestasi yang telah ditorehkan Ummusabri. Menurutnya, kontribusi Ummusabri dalam bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Sultra.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih. Lahan ini tadinya tidak produktif, tetapi setelah ditangani yayasan menjadi lahan yang produktif. Semoga Ummusabri tidak hanya menjadi kebanggaan Sultra, tetapi juga menjadi kebanggaan di tingkat nasional,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ummusabri, Dr. Supriyanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemprov Sultra dalam melakukan pengamanan dan penataan aset daerah.
“Kami tegas menyikapi, sangat mendukung komitmen dan langkah Bapak Gubernur dalam penataan aset Pemprov,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, penataan aset merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pencatatan ulang, pengadministrasian, pendokumentasian, maupun penataan kembali.
Pihak Yayasan Ummusabri, juga memahami bahwa proses penataan aset merupakan kewenangan pemerintah dan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, berbagai informasi yang berkembang dan dinilai masih simpang siur di luar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di lingkungan sekolah.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kedua pihak berharap persoalan aset dapat diselesaikan secara konstruktif, sekaligus memastikan keberlangsungan Ummusabri sebagai salah satu lembaga pendidikan yang telah memberikan kontribusi bagi Sulawesi Tenggara.
(Redaksi Globalsultra)
.
Komentar