GLOBAL SULTRA.COM.Konawe Utara — Kepolisian Resor (Polres) Konawe utara melalui Wakapolres Kompol Sumarso, S.Sos gelar koordinasi dan komunikasi bersama Kepala kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe utara dalam rangka sosialisasi program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis (29/10/26)
Dalam kunjungannya di kantor BPS Konawe utara Wakapolres Konawe utara Kompol Sumarso didampingi Kasat Binmas Iptu Wawan Hermawan, S.H yang kedatangannya disambut dan diterima langsung Kepala BPS Kabupaten Konawe utara Muhammad Kadarsah, S.P
Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) merupakan program inisiatif dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya para pemuda dan pencari kerja, dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan
Program Poliran diharapkan mampu menjadi solusi bagi pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Program ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dengan mengurangi potensi gangguan keamanan akibat pengangguran, sebagaimana tugas Polri menjaga Kamtibmas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara adalah sebesar 3,99%.
Berikut ringkasan data ketenagakerjaan dan kondisi pengangguran di Kabupaten Konawe Utara:
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 3,99%
• Jumlah Penduduk Bekerja: 37.762 jiwa
• Jumlah Angkatan Kerja: 38.861 jiwa
• Catatan Wilayah: Angka TPT Konawe Utara tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dipengaruhi oleh dinamika sektor pertambangan dan penyerapan tenaga kerja lokal
Tujuan dan Fungsi Utama dari program Polisi Peduli Pengangguran yaitu :
• Pendekatan Humanis: Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga aktif memberi solusi terhadap persoalan sosial dan ekonomi.
• Mitigasi Sosial: Mengatasi angka pengangguran yang berpotensi memicu kerawanan atau gangguan keamanan di tengah masyarakat.
• Sinergi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha/perusahaan lokal.
• Pemberdayaan dan Pelatihan: Mendorong warga mengikuti program peningkatan kompetensi (seperti pelatihan kerja, pertanian, TIK, atau keahlian praktis lainnya) agar mandiri dan siap masuk dunia kerja.( Redaksi )
.
Komentar