GLOBAL SULTRA.COM.KENDARI, | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Ode Umar Bonte, menyoroti persoalan krisis listrik dan pemadaman yang belakangan dirasakan masyarakat. Ia mendesak pemerintah bersama PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sektor energi guna menjamin ketersediaan pasokan listrik nasional.
Hal tersebut disampaikan Umar Bonte dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPD RI Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (6/11/2026).
Dalam keterangannya, Umar Bonte menilai persoalan pemadaman listrik tidak seharusnya hanya dijelaskan dengan alasan kekeringan. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan energi, termasuk kebijakan pengelolaan dan ekspor sumber daya energi nasional.
Ia secara khusus menyoroti kebijakan ekspor batubara yang dinilai perlu dievaluasi agar kebutuhan energi dalam negeri tidak terabaikan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik.
Umar Bonte juga menyinggung angka ekspor batubara sebesar 74 persen untuk kebutuhan Malaysia. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
“Saya sudah meminta Menteri ESDM agar mengevaluasi kembali kebijakan ekspor gas dan batubara. Kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas utama sebelum memenuhi kebutuhan negara lain,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ketahanan energi nasional harus menjadi prioritas pemerintah. Ketersediaan sumber daya energi, khususnya batubara dan gas, perlu dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan kepentingan masyarakat di dalam negeri.
Melalui konferensi pers tersebut, Umar Bonte berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelistrikan.
Selain itu, ia turut mendorong adanya evaluasi kebijakan ekspor sumber daya energi serta menjamin ruang demokrasi yang terbuka bagi masyarakat dan insan pers dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi.
“Persoalan energi merupakan kepentingan publik yang membutuhkan perhatian serius dan penyelesaian nyata dari pemerintah,” pungkas Umar Bonte.( Redaksi )
.
Komentar