GLOBAL SULTRA.COM.KONAWE SELATAN, – Pelaksanaan proyek perkerasan jalan ruas Asaria–Laikandonga di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, mendapat sorotan tajam dari Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra). Proyek senilai Rp1.424.916.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 dinilai dikerjakan asal‑asalan dan berpotensi memicu tanah longsor yang membahayakan keselamatan warga.
Berdasarkan pantauan dan dokumentasi lapangan KPH Sultra, proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Konawe Selatan ini dikerjakan oleh kontraktor CV Tata Buana Perkasa dengan konsultan pengawas CV Tangga Bante Konsultan, tercatat dalam nomor kontrak 602/06/KONTRAK/JLN/DPUTR‑BM/IX/2026.
Koordinator II KPH Sultra, Indra Dapa, S.T., menyampaikan sejumlah kejanggalan teknis teridentifikasi di lokasi. Pemotongan tebing tanah merah dengan sistem cut and fill dilakukan dengan kemiringan hampir tegak lurus, tanpa disertai dinding penahan tanah maupun bronjong. Kondisi itu dinilai sangat rawan runtuh saat hujan deras dan berisiko menimbun badan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
“Selain ancaman longsor pada tebing, proyek dengan masa pelaksanaan 112 hari kalender, sejak 10 September hingga 30 Desember 2026, juga tidak dilengkapi sistem drainase di sisi jalan. Akibatnya, limpasan air hujan langsung menggerus bahu jalan dan lereng timbunan, membentuk alur‑alur erosi yang dalam,” ungkapnya.
Kualitas penyiapan dan pemadatan badan jalan juga dipertanyakan. Material tanah timbunan tampak gembur dan berlumpur, masih meninggalkan jejak alur roda kendaraan yang dalam. Tumpahan material galian dan timbunan bahkan meluber menimbun pangkal pohon kelapa sawit milik warga di sisi bawah lereng, tanpa struktur pengaman kaki timbunan.
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pun dinilai diabaikan. Tidak terlihat rambu peringatan bahaya longsor maupun pembatas pengaman di titik rawan, sementara papan informasi proyek justru ditemukan tergeletak di tanah.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan didesak segera mengevaluasi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUTR Konsel, kontraktor CV Tata Buana Perkasa, serta konsultan pengawas CV Tangga Bante Konsultan. PPK diminta memperketat pengendalian kontrak dan tidak menyetujui pencairan anggaran apabila mutu pekerjaan tanah, pemadatan, pengendalian erosi, serta penerapan K3 di lapangan belum memenuhi spesifikasi teknis RAB.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUTR Kabupaten Konawe Selatan maupun manajemen CV Tata Buana Perkasa masih dalam tahap upaya konfirmasi terkait temuan teknis di ruas jalan Asaria–Laikandonga.( Redaksi )

.


Komentar