Global Sultra com Kendari,– Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menyampaikan klarifikasi dan jawaban terbuka atas kritik yang meragukan kapasitasnya dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Kritik tersebut muncul sejak awal pelantikannya dan kembali disampaikan dalam sorotan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua.
Menanggapi pernyataan salah satu praktisi pariwisata Sulawesi Tenggara yang menilai belum terlihat arah pengembangan sektor pariwisata dalam 100 hari kerja, Ridwan menegaskan pemerintah tidak dalam posisi “adem ayem”. Ia menyebut justru sedang bekerja menata fondasi besar pengembangan pariwisata Sultra secara terstruktur dan berkelanjutan.
Ridwan menyatakan bahwa sejak pertama kali dilantik, sudah ada pemberitaan yang mempertanyakan keputusan gubernur dalam menunjuk dirinya sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Ia menduga keraguan itu berkaitan dengan kapasitas dan kemampuannya membangun sustainable tourism di Sulawesi Tenggara.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak dapat diukur hanya dari lamanya seseorang berkecimpung di sektor ini. Ia mempertanyakan capaian konkret selama satu dekade terakhir, termasuk dampaknya terhadap sistem dan struktur pariwisata daerah.
Ia menyinggung dinamika pariwisata di Wakatobi yang menurutnya mengalami pasang surut. Ridwan juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengundang Badan Pusat Statistik untuk mengklarifikasi data wisatawan nusantara yang selama ini dibanggakan. Dari hasil koordinasi tersebut, ia menyebut bahwa angka wisnus bukan semata-mata jumlah kunjungan ke destinasi wisata, melainkan mencakup seluruh pergerakan orang dalam aktivitas ekonomi antardaerah, sementara hanya sebagian kecil yang benar-benar datang untuk tujuan wisata.
Menurutnya, jika selama sepuluh tahun ekosistem pariwisata telah terbangun kuat, maka indikatornya akan terlihat jelas pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, stabilitas konektivitas penerbangan, dan keterlibatan masyarakat secara luas. Ia menyebut pada 2025 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak sampai Rp1 miliar, sementara anggaran yang dikeluarkan mencapai puluhan miliar rupiah. Baginya, kondisi tersebut belum mencerminkan keberhasilan pariwisata berkelanjutan.
Ridwan juga menyoroti persoalan konektivitas menuju Wakatobi yang belum stabil dan hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Ia menilai destinasi yang benar-benar sustainable harus memiliki akses transportasi yang kuat dan konsisten.
Terkait 100 hari kinerja pemerintahan, Ridwan menegaskan bahwa dirinya baru menjabat selama satu bulan dan fokus pada penataan awal. “Sebulan saya menjabat, kami langsung merampungkan desain Poros Pariwisata Sultra dan memperbaiki ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Kami juga membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pariwisata terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata Sultra ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak lagi terpusat pada satu destinasi. Menurutnya, perlu positioning baru bahwa Wakatobi bukan satu-satunya wajah pariwisata Sultra dan seluruh kabupaten/kota harus tumbuh bersama dalam satu ekosistem terintegrasi.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membuka akses promosi dan kunjungan wisata melalui funtrip maskapai AirAsia untuk rute langsung Jakarta–Kendari guna meningkatkan konektivitas wisatawan domestik. Ia juga menjajaki peluang rute Morowali–Kendari–Wakatobi dan Makassar–Kendari–Wakatobi sebagai bagian dari penguatan jaringan wisata.
Di sisi pengelolaan destinasi, Ridwan melakukan pembenahan di Pulau Bokori yang selama ini dinilai kurang terawat. Ia menata ulang fasilitas yang terbengkalai sejak 2016 seperti jet ski, memperbaiki sarana rusak, mengubah pola penanganan sampah di Bokori, Batugong, dan Taipa, serta menyusun desain baru kawasan tersebut termasuk rencana pengembangan fasilitas hiburan dengan melibatkan pihak swasta.
Perbaikan juga dilakukan di kawasan Kendari Water Sport melalui pembersihan area, pembenahan fasilitas, serta penyusunan konsep pengembangan sebagai pusat penyangga pariwisata Sultra. Ridwan menilai Kendari harus diperkuat sebagai hub wisata karena menjadi pintu masuk utama penerbangan dari Jakarta.
Ia memastikan percepatan sertifikasi destinasi Bokori dan perbaikan akses jalan menuju kawasan tersebut juga tengah dilakukan. “Kami tidak hanya bicara konsep sustainable tourism, tetapi langsung membenahi aspek paling mendasar, yaitu kebersihan dan tata kelola destinasi,” tegasnya.
Pendekatan pentahelix tetap menjadi fondasi utama. Ridwan mengaku aktif berdiskusi dengan pelaku usaha seperti ASTINDO, akademisi seperti Dr. Sadarun dan Dr. Ader Laepe terkait pengembangan wisata bawah laut di sekitar Bokori, serta komunitas seni, musik, kriya, dan perancang mode yang selama ini belum terintegrasi dalam perencanaan besar pariwisata.
Kolaborasi juga dilakukan dengan Kadin dalam pengembangan wisata Liangkabori dan penjajakan rute penerbangan langsung Guangzhou–Kendari. Bersama Perusda, Dispar Sultra mendorong pengembangan desa wisata Batugong dan Taipa serta rencana pembangunan beach club di Bokori.
Ridwan menyebut koordinasi lintas daerah dilakukan untuk mendukung Sail Indonesia Agustus 2026 di Buton Utara, Wakatobi, Buton Selatan, Muna Barat, dan Kolaka. Ia memastikan agenda tersebut tidak sekadar seremoni, tetapi diintegrasikan dengan festival budaya, penguatan desa wisata seperti Kampung Nalei Merah Putih, serta Festival Teluk Lande.
Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan merampungkan kalender event daerah sebagai bagian dari kepastian promosi dan kunjungan wisatawan. Sejumlah agenda telah dipersiapkan seperti Harmoni Sultra yang dirangkaikan dengan Festival Bokori dan Hari Dirgantara, kolaborasi dengan Mabes AU dalam Semerbak Dirgantara, event China Ekspor bersama Dekranasda, Spot Kuliner Ramadan 2026 x Recto Festival, produksi film “Kandole” bersama komunitas Semut Merah, hingga event lari di kawasan Kendari Water Sport.
Selain itu, tiga unit speed boat milik Dispar yang sebelumnya rusak telah diperbaiki sebagai potensi peningkatan PAD. Rencana kerja sama dengan Dispar Konawe Selatan juga tengah disiapkan untuk pengelolaan Pulau Hari, Pulau Senja, dan Tanjung Kartika.
Ridwan menegaskan dirinya bukan bekerja sendiri, melainkan berperan sebagai dirigen yang mengorkestrasi seluruh komponen. Ia menyebut pembangunan ekosistem memerlukan proses adaptasi, akumulasi, dan konsolidasi.
“Pariwisata tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan ASR–Hugua. Namun kami memilih bekerja dengan strategi yang lebih sistematis, membangun ekosistemnya terlebih dahulu agar dampaknya nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Yang saya bangun adalah fondasi. Hasilnya memang bertahap, tetapi arahnya jelas: pariwisata Sulawesi Tenggara harus berdampak nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Redaksi Globalsultra)
.
Komentar