GLOBAL SULTRA.COM.SULTRA,-Kunker di Dapil, Wakil Ketua Komisi V dan Kepala BPJN Sultra Tinjau Infrastruktur Bermasalah di Sejumlah Kabupaten
Ridwan Bae Bersama Kepala BPJN Sultra Tinjau Masalah Infrastruktur di Sejumlah Kabupaten
Kunker ke Dapil, Ridwan Bae Jalan Bersama Kepala BPJN Sultra Tinjau Masalah Infrastruktur di Sejumlah Kabupaten
– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir Ridwan Bae kembali melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), ke Daerah Pemilihan (Dapil), di mulai sejak 15 hingga 17 Mei 2026.
Dalam Kunker Dapil kali ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut, jalan bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, Haryono turun melihat langsung berbagai persoalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masalah infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Muna dan Buton Tengah.
Kunjungan pertama Ridwan bersama Kepala BPJN Sultra melihat langsung kondisi jalan Lalembu yang menghubungkan Kolaka Timur dan dilanjutkan meninjau titik lokasi rencana pembangunan jembatan penyebrangan Konsel-Konawe yang ada di Kecamatan Sabulakoa- Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.
Kemudian dilanjutkan meninjau titik-titik lokasi penanganan banjir bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PUPUR, Kepala Balai Wilayah Sungai IV Kendari, Kepala BPJN di Kota Kendari.
Lalu dilajutkan di Kabupaten Muna, dan Buton Tengah. Di Muna anggota DPR-PR tiga periode ini, melihat jalan pantai Kota Raha dan jalan SOR La Ode Pandu dan juga kondisi jalan yang ada di Wasolangka-Marobo yang kondisinya cukup memprihatinkan.
Sedangkan di Buton Tengah Ridwan dan Kepala BPJN Sultra, melihat jalan penghubung Kantor Bupati-RSUD Buteng yang telah dikerjakan melalui Impres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 lalu. Dan mendengarkan keluhan-keluhan jalan yang masih dan sangat dibutuhkan masyarakat.
Ridwan mengatakan, dari sekian banyak persoalan yang di daerah saat ini, infrastruktur jalan memang menjadi salah satu yang paling penting di perhatikan oleh pemerintah pusat. Hal ini kata dia, diakibatkan keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
“Makanya saya di Komisi V tentu akan memperjuangkan kepentingan masyarakat ini di pusat. Banyak jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun belum mampu ditangani daerah karena kondisi keuangan yang terbatas,” kata Ridwan saat ditemui di Kota Kendari usai melakukan kunjungan kerja daerah, pada Minggu (17/05/2026) kemarin.
Salah satu yang menjadi perhatian serius dalam kunjungan kali ini, menurut dia adalah jalan Lalembu yang menghubungkan Kolaka Timur dan titik penyebrangan di Kecamatan Sabulakoa, Konawe Selatan.
“Di Kabupaten Konawe Selatan ada dua yang saya kunjungi bersama Kepala Balai Jalan, pak Hariyono diantara jalan yang penting lainnya, yaitu jalan Lelembu yang menghubungkan dengan Kolaka Timur itu juga parah termasuk jembatannya,” ungkapnya.
Jalan Lelembu-Koltim ini menurut dia, bisa menjadi jalan alternatif menuju Kabupaten Kolaka-Kendari dan sebaliknya. Begitu juga lokasi titik jembatan penyeberangan di Kecamatan Sabulakoa, Konsel.
“Sabulakoa itu titik rawan lahir karena kendaraan -kendaraan masyarakat itu, masih mengunakan Pincara (Rakit) itu tentu mengandung bahaya tinggi. Makanya kita meminta Pemerintah daerahnya menyiapkan administrasi dasar lainya tentu nanti kita akan perjuangkan di pusat,” jelasnya.
Di Kota Kendari kata, Ridwan yang menjadi perhatian, soal banjir yang kerap melanda Kota disetiap musim penghujan. Menurutnya persiapan banjir ini, harus mendapat penanganan serius dan kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
“Salah satu yang kita simpulkan soal banjir di Kota Kendari ini, suatu ketika tidak boleh terjadi lagi. Nah caranya tentu harus bekerja sama semua pihak, Kota, Provisi dan pusat harus berpartisipasi. Kita juga bersyukur banjir baru-baru ini, di bantu oleh Balai Jalan yaitu pa Hariyono kepala Balainya dan Kepala Balai Wilayah Sungai pak Haliansyah kepala Balainya,” urainya.
Begitu juga lanjut Ridwan di Kabupaten Muna dan Buton Tengah, masih ada sejumlah persoalan infrastruktur yang mesti di sentuh dan membutuhkan langsung perhatian pemerintah pusat. Diantaranya kegiatan jalan pantai Kota Raha, Jalan SOR La Ode Pandu hingga akses jalan Wasolangka-Marobo dan Bone.
“Ini juga perlu perhatian khusus, karena SOR itu pintu masuk Kota Raha dan secara kebetulan kawasan itu juga ditetapkan sebagai daerah wisata. Nah Wasolangka, Marobo dan Bone ini juga sangat diperlukan segera diperhatikan, karena poros jalan ini, ada 6 pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Kalo ini, tidak segara diperhatikan jalan penghungnya tidak segera dilakukan, maka menjadi sia-sia karena bisa jadi pemasokan prodak-prodak disitu menjadi mahal,” bebernya.
Sedangkan di Buteng, selain meninjau pembangunan jalan yang telah dikerjakan melalui Impres Jalan Daerah tahun 2025 lalu dan mendengar keluhan infrastruktur lainya, disana kata politisi Golkar ini, ada program Pemerintah Daerah yang mesti mendapat dukungan pemerintah pusat dan menarik untuk diperjuangkan di pusat, yakni transmigrasi maritim yang digagas oleh Bupati Azhari.
Lebih lanjut ia menegaskan, dalam kunjungan selama beberapa hari ke Dapil kali ini, dirinya memang tidak bisa menjangkau semua daerah di 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sultra. Nanum ia berkomitmen tetap memperjuangkan semua kebutuhan yang di perlukan daerah ditingkat pusat melalui mitra kerja Komisi V dan kementrian terkait.
“Tentu ini menjadi komitmen kita, memperjuangkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat di daerah,” tutupnya.( Redaksi )
.
Komentar